Para demontrans sangat menentang dibentuknya pemerintahan semua partai. Penentangan ini disampaikan oleh Melani Gunathilake, salah satu dari sekian pemimpin demonstrasi di Sri Lanka.
Melani mengatakan, bila pembentukan pemerintahan semua partai akan bisa memberi peluang “kartel oligarki Rajapaksa” untuk mengendalikan pemerintah dari belakang layar.
Baca juga :
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa Dilaporkan Kabur ke Maladewa
“Kami meminta pengunduran diri segera Gotabaya Rajapaksa dan Ranil Wickremesinghe. Setelah itu, pemerintah sementara harus ada setidaknya selama enam bulan,” kata Melani kepada Al Jazeera.
Tapi “Kami menentang pemerintah semua partai,” tambahnya.
Para pengunjuk rasa tidak ingin Partai Podujana Sri Lanka (SLPP) yang dikendalikan oleh ‘kartel oligarki Rajapaksa’ menjadi bagian dari pemerintahan lagi, maka harus disingkirkan.
Baca juga :
Gotabaya Rajapaksa Tunjuk Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe sebagai Penjabat Presiden Sri Lanka
“Permintaan kami adalah untuk pemerintahan sementara, bukan pemerintahan semua partai,” katanya kepada Al Jazeera.
Aksi yang dikeluarkan oleh para pengunjuk rasa pada 5 Juli menjabarkan enam tuntutan utama, termasuk pembentukan Dewan Rakyat dari anggota “Janatha Argalaya” (Perjuangan Rakyat) yang mengawasi transisi politik di negara itu.
Menetapkan konstitusi baru yang mendukung kedaulatan rakyat selama masa pemerintahan sementara adalah salah satu tuntutan utama dari gerakan protes.
Mohamed mengatakan beberapa perwakilan dari gerakan protes dijadwalkan bertemu dengan partai politik dan serikat pekerja.
“Di sana kami akan mengulangi tuntutan kami yang baru-baru ini ditetapkan dalam Rencana Aksi kami,” katanya kepada Al Jazeera.